Bank Data

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai mana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Untuk mendukung hal tersebut perlu dibuatkannya laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan perangkat daerah.

Laporan Kinerja Instansi (LAKIN) Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat tujaun, sasaran serta indikor sebagai tolak ukur.

Mengacu pada peraturan di atas perlunya pengendalian dan evaluasi pelakasanaan renja setiap triwulan. Pengendalian dan evaluasi renja merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam mengukur tingkat capaian dan keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Diharapkan dengan adanya pengendalian dan evaluasi renja dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur dalam penilaian kinerja, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan dampaknya/hasilnya oleh masyarakat.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan III dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2021.

Rencana Aksi Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumhan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Surat Keputusan berisi tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat kKawasan Permukiman No.600/824.a/SK/PUPR/2020 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022

Perjanjian Kinerja Perubahan 2021 antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Dinas PEkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung