Bank Data

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai mana telah ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Untuk mendukung hal tersebut perlu dibuatkannya laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan perangkat daerah.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tahun 2022.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Renja PD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana RKPD dijadikan dasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sedangkan Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD